Penyelesaian Masalah BBM Perlu Solusi Ideologis

“Yang salah sistemnya!”, berkali-kali terlontar dari masing-masing pembicara seminar yang diselenggarakan unit kajian ideologis HATI ITB. Seminar yang diadakan Sabtu (5/3) mengangkat topik “Mengkaji Kebijakan Pembatasan Subsidi BBM”. Acara yang bertempat di Ruang Auditorium Campus Center Timur ITB diikuti sekitar 70 orang peserta dari kalangan mahasiswa S1, S2 bahkan dosen.

Indonesia rawan energi

Pembicara pertama Dr. Bagus Endar Bachtiar, dosen kelompok keahlian Fisika Kebumian FMIPA ITB, menyampaikan kondisi minyak dan gas (migas) di Indonesia. Nyatanya cadangan minyak Indonesia yang terbukti memang relatif kecil. Di antara negara-negara penghasil minyak, Indonesia menempati urutan ke-25 dengan cadangan minyak 4,3 milyar barel. Bagus menambahkan, kecenderungan konsumsi BBM yang selalu naik dari tahun ke tahun sayangnya tidak diikuti dengan peningkatan produksi minyak.

Total produksi dalam negeri hanya 955 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi sekitar 1,4 juta barel per hari. Sisanya diperoleh dengan membeli dari pasar minyak. Doktor lulusan Kyoto University Jepang ini menyatakan kalau suatu saat tidak bisa memperoleh di pasar minyak dunia, Indonesia hanya bisa bertahan sekitar 30 hari saja. Hal ini jauh berbeda dengan negeri-negeri lain yang telah mengamankan cadangan minyak mereka hingga puluhan tahun.

Mantan Staf Ahli Komisi VII DPR RI ini mengungkapkan tambal sulam kebijakan energi nasional menjadi salah satu faktor penyebab ketidakpastian dalam pengusahaan sektor migas. Paradigma dalam pemanfaatan sumber energi, terutama minyak bumi dan gas, lebih diarahkan untuk peningkatan devisa dengan melakukan ekspor, tanpa diimbangi dengan upaya-upaya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri melalui ekspansi pada cadangan minyak di luar negeri.

Sistem apa yang kita pakai?

Pembicara kedua Dr. Arsegianto, dosen KK-Teknik Pemboran, Produksi, Manajemen Migas FTTM ITB menyampaikan sejarah harga BBM semenjak jaman kemerdekaan. Harga minyak dipatok murah pemerintah sejak 1945. Namun pertengahan tahun 1965 harga minyak mulai dinaikkan karena beberapa masalah.

Hal tersebut jadi pertanyaan bagi anggota International Association for Energy Economics (IAEE) ini. Apa sebenarnya sistem ekonomi yang dipakai di Indonesia. Apa bentuk perekonomian Indonesia menurut UUD 1945. Sebab menurut Arsegianto, sistem ekonomi Indonesia bukan sistem sosialisme bukan pula sistem kapitalisme. Beliau melanjutkan sebenarnya BBM boleh saja mahal tapi pemerintah perlu menyediakan lapangan kerja dan menyantuni orang yang kurang beruntung sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Ketika ditanya apa masalah tidak efisiennya Pertamina apakah disebabkan pertamina merupakan pemain tunggal sejak dulu. Arsegianto menjawab bahwa di Prancis, Électricité de France, sebuah perusahaan listrik milik negara, justru merupakan perusahaan paling efisien di dunia. Jadi masalahnya sebenarnya bukan karena tidak adanya persaingan tetapi lebih ke masalah transparansi dan profesionalitas.

Minyak tidak boleh diliberalisasi

Pembicara ketiga Singgih Saptadi, MT, mahasiswa S3 Teknik Industri ITB, menyatakan logika pemerintah membatasi subsidi BBM sulit dimengerti. Orang kaya yang jumlahnya sedikit hanya 5% penduduk, atau kurang dari 10 juta jiwa mengapa tidak diperkenankan menikmati BBM bersubsidi? Bukankah mereka membayar pajak yang tinggi? Apakah buruh tani, sopir angkot, nelayan, yang merupakan mayoritas termasuk orang kaya sehingga harus terkena dampak kenaikan harga BBM?

Begitu pula jika alasannya menghemat subsidi BBM. Dosen Teknik Industri Universitas Diponegoro mengajukan beberapa alternatif yang bisa dipakai. Mengapa tidak konversi ke bahan bakar gas? Atau setidaknya menetapkan harga BBM biaya produksi? Atau mengapa tidak bisa menghabiskan anggaran? Atau mengapa tidak mengurangi beban APBN yang lain seperti hutang?

Singgih menduga ada agenda tersembunyi liberalisasi migas. Pasalnya, hal tersebut diakui terang-terangan oleh IMF, World Bank, USAID dan bahkan pemerintah. Indonesia memang masih merupakan pasar menarik bagi investor asing.

Menurut aktivis Hizbut Tahrir Indonesia ini, dalam Islam, BBM merupakan milik publik. Hal in berdasarkan hadits nabi, “Manusia berserikat dalam air, api, dan padang gembalaan.” (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah). Karena itu, liberalisasi migas harus dihapuskan. Kalau ada keuntungan yang didapat dari komoditas milik umum harus menjadi milik publik.

Mengomentari kenyataan rawannya energi di Indonesia, Singgih menjawab, kalau kita bisa menyatukan Indonesia dengan Arab Saudi yang memiliki cadangan terbesar di dunia dan juga dengan negeri-negeri muslim lainnya permasalahan ini tidak akan pernah ada. Bahkan bila cadangan minyak seluruh negeri-negeri muslim disatukan, jumlahnya bisa mencapai 850 milyar barrel atau sekitar 60 persen cadangan minyak dunia. Artinya, seandainya umat bersatu dalam kekhilafahan, minyak bumi benar-benar berada di tangan kaum muslimin. [IHM]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*