Pemilu 2014, Dari Demokrasi Menuju Negara Korporatokrasi

Korporatokrasi adalah suatu istilah untuk menyebutkan suatu sistem kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai korporasi besar. Korporatokrasi pertama kali dikenalkan oleh John Perkins dalam bukunya yaitu Confession of An Economic Hit Man. John Perkins menyebut korporatokrasi yang merujuk kepada sebuah kekaisaran global (Global Empire) yang dibangun oleh tiga pilar yaitu korporasi, perbankan dan pemerintahan. Sistem korporatokrasi didirikan atas adanya kepentingan antara pengusaha dengan penguasa (birokrasi). Bentuk kerjasama antara korporasi dengan birokrasi ini terjadi karena korporasi membutuhkan legalitas dari pemerintah untuk menjalankan perekonomian sedangkan birokrasi membutuhkan aliran dana dari korporasi agar ia dapat duduk di kursi pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran korporasi dalam perekonomian global merupakan salah satu bentuk liberalisme baru yang kemudian dikenal dengan istilah Neo-Liberalisme. Menurut Noam Chomsky, neoliberalisme ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti liberalisasi perdagangan dan keuangan, membiarkan pasar menentukan harga, privatisasi sumber daya alam. Peran negara dalam sistem neoliberalisme seminimal mungkin dalam pengaturan ekonomi. Dengan alih-alih agar dapat bersaing dengan dunia internasional, negara membiarkan terjadinya privatisasi dari berbagai segi dimulai dari privatisasi Sumber Daya Alam (UU Migas, UU SDA, UU Kelistrikan, dll), kesehatan (UU SJSN), pendidikan (UU BHMN), dan lain-lain.

Penerapan sistem korporatokrasi di Indonesia sudah dimulai sejak penjajahan Belanda di negeri ini. Pemerintah Belanda memberikan hak kepada perusahaan Belanda (VOC) untuk mengatur kebijakan publik di negeri ini dalam rangka untuk melanggengkan penjajahan. Era korporatokrasi di negeri ini mulai gencar saat pemerintahan Orde Baru (Era Soeharto). Pada era Soeharto, korporasi masuk ke Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing. UU ini membatalkan UU No. 86 Tahun 1958 mengenai nasionalisasi perusahaan asing termasuk perusahaan tambang. UU tersebut merupakan legitimasi bagi perusahaan-perusahaan asing untuk menanamkan modal dan mendirikan usahanya di Indonesia. Salah satu korporasi yang hingga saat ini terus mengeruk kekayaan alam negeri ini adalah Freeport.

Pada bulan Juni 1966, tim Freeport berkunjung ke Jakarta untuk membicarakan mengenai kontrak eksplorasi pertambangan di Timika, Papua Barat. Pada tanggal 7 April 1967 dikeluarkan Kontrak Karya I No. 82/EK/KEP/4/1967 bagi Freeport untuk melakukan eksplorasi pertambangan di Papua. Legalitas bagi Freeport untuk melakukan eksplorasi diperkuat lagi dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 1967 mengenai pertambangan.

Setelah keberhasilan Freeport masuk ke Indonesia, perusahaan-perusahaan asing lainnya seperti Newmont Indonesia, International Nickel Indonesia, dan Kaltim Prima Coal (KPC) pun terpicu untuk masuk ke Indonesia. Korporasi-korporasi ini mendapatkan perlindungan hukum melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri, Kontrak Karya Pertambangan, Kuasa Pertambangan, Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas, dan lain-lain.

Untuk menambah datangnya investor ke Indonesia, kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. Melalui UU ini, pemerintah membuka jalan bagi semua investor baik asing maupun pribumi untuk menumbuhkan korporasi-korporasi yang akan mengeksplorasi kekayaan negeri ini. Dari semua produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, semakin jelas bahwa pemerintah saat ini “disetir” oleh para korporat.

 

Mengapa bisa terjadi?

Jika kita lihat fenomena pemilu 2014 tahun ini, seseorang yang hendak menjadi legislator tak cukup bermodalkan ilmu, tapi juga membutuhkan ‘kekuatan’ yang akan menyukseskan dirinya. Dalam sistem neoliberalisme-kapitalisme ini, ‘kekuatan’ terbesar adalah kekuatan dengan kepemilikan ‘modal/uang’ yang terbesar. Orang dengan ‘modal’ yang terbesarlah yang akan menjadi pemenang. Contoh kasus yang terjadi di pemilu 2014 tahun ini, agar seseorang dapat menjadi seorang kepala daerah/anggota legislatif, orang tersebut memerlukan dana puluhan juta rupiah. Salah seorang caleg asal salah satu partai peserta pemilu untuk Dapil Sumatera Selatan II mengeluarkan dana Rp. 458.150.000. Dana kampanye di tahun 2014 ini berdasarkan data dari www.kpu.go.id untuk periode pertama sebesar Rp. 972,5 milyar. Dana tersebut bersumber dari partai politik, APBN 2014, para caleg, dan juga korporasi yang menjadi backing untuk menyukseskan parpol. Dana segitu besarnya belum termasuk total dana kampanye. Dana yang begitu besar untuk kampanye tidak mungkin kalau berasal dari orang biasa saja. Tentu akan ada campur tangan korporasi yang memberikan dana kepada parpol peserta pemilu 2014 agar parpol tersebut dapat duduk di kursi legislatif maupun kepala daerah. Uang yang begitu besar digelontorkan oleh korporasi tentu bukan cuma-cuma. Dana diberikan oleh korporasi kepada parpol dengan tujuan agar saat duduk di kursi legislatif, para caleg/kepala daerah/presiden memuluskan perusahaan mereka dalam mengeksploitasi SDA yang ada di negeri ini sebagaimana yang terjadi pada blok Cepu, Blok Mahakan, maupun Freeport di Papua. Salah satu berita yang dilansir di www.syabab.com menyebutkan adanya pertemuan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dengan Dubes Asing di rumah pengusaha Jacob Soetoyo yang semakin menjelaskan bahwa pemerintah dan pengusaha memiliki keterikatan satu sama lain yang akhirnya menjadikan negeri ini sebagai negara korporatokrasi.

 

Apa Solusinya?

Dari keberjalanan pemerintahan di Indonesia mulai dari 1945 hingga tahun ini, sungguh negeri ini tidak akan pernah terbebas dari penjajahan asing. Alih-alih demokrasi adalah suara rakyat, kehendak rakyat, pada kenyataannya demokrasi adalah alat untuk mengokohkan penjajahan asing di dunia ketiga ini. Para legislator maupun kepala daerah dan presiden sekalipun, mereka bukanlah wakil rakyat, tetapi merupakan wakil para pengusaha yang telah memberikan dana yang besar agar mereka dapat duduk ditampuk kekuasaan. Banyaknya produk undang-undang yang pro pengusaha, pro asing dan pro penjajah membuktikan bahwa demokrasi adalah alat untuk mengokohkan cengkraman bangsa imperialis.

Jika saat ini masih ada umat Muslim yang berharap perubahan melalui demokrasi dengan ‘memanfaatkan’ demokrasi sebagai media perjuangannya, maka tidak lain mereka telah menjadi korban dari busuknya sistem demokrasi. Justru demokrasi inilah yang melahirkan para penguasa yang menjadi babu pengusaha yang pada akhirnya melahirkan negara korporatokrasi. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi kita untuk mencampakkan demokrasi dan kembali kepada sistem Islam yang menyeluruh. Sungguh demokrasi hanyalah sebuah alat dari bangsa Imperialis untuk mengeruk segala kekayaan yang ada di negara dunia ketiga salah satunya negeri ini. Islam merupakan sistem yang menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan. Islam ada untuk seluruh ummat manusia. Hanya Islam-lah yang mampu menciptakan kesejahteraan secara hakiki. Sepanjang peradaban Islam, Khilafah Islam telah terbukti mampu memberikan kesejahteraan tanpa campur tangan dari korporat-korporat. Oleh karena itu, mari kita jadikan Islam sebagai satu-satunya mainstream perjuangan kita, karena Islam adalah solusi dan Islam punya solusi.

Allah SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2] : 208)

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (QS. Al-Maaidah [5] : 50)

By Ricky Aditya

Kadiv Kajian HATI ITB

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*