SuaraHATI edisi September 2014: Perpanjangan Kontrak Karya Freeport

Perpanjangan Kontrak Karya Freeport

oleh: Muhammad Fikri Kawakibi

Menanggapi keputusan Pemerintah Indonesia yang akhirnya memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia dari seharusnya berakhir pada 2021 menjadi lebih panjang lagi yakni tahun 2041 (kompas.com, 8/6).reeport merupakan salah satu aset negara yang telah menghasilkan sekian banyak perhiasan, namun pemerintah tidak mampu mengelolanya secara langsung melainkan pihak asinglah yang mengusai. Banyak sekali kebijakan pemerintah yang sangat merugikan bangsa kita sendiri seperti halnya perpanjangan kontrak salah satu sumber tambang yang sangat besar ini.

Perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, bukan sekadar isu ekonomi tapi juga politis. Tidak mengherankan, antar pejabat pemerintah sendiri saling bertentangan. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung sendiri membantah pernyataan pejabat di Kementerian ESDM soal keputusan pemerintah memperpanjang kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia.

Seperti yang diberitakan Kompas online Senin (9/6), Chairul menegaskan bahwa kewenangan memperpanjang kontrak Freeport hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan baru mendatang.

“Enggak, saya rasa itu keterangan tidak benar, bahwa kewenangan perpanjangan kontrak Freeport itu pada pemerintahan yang akan datang, karena aturannya menyatakan perpanjangan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak itu berakhir,” ujar Chairul di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Chairul menjelaskan, kontrak karya Freeport seharusnya selesai pada tahun 2021. Untuk memperpanjang kontrak, katanya, harus dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yakni tahun 2019. Oleh karena itu, Chairul memastikan keputusan kelanjutan kontrak karya Freeport akan menjadi wewenang penuh pemerintahan yang akan datang.

Pernyataan Chairul ini berbeda dengan penyataan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar pada Jumat (6/6/2014). Sukhyar mengakui perpanjangan kontrak Freeport memang baru bisa dilakukan pada tahun 2019. Namun, pemerintah akan menjamin kesepakatan perpanjangan kontrak itu dalam sebuah memorandum of understanding (MoU) terlebih dulu.

MoU itu akan diteken sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini berakhir. Keputusan itu, menurut Sukhyar, diambil untuk memberikan kepastian bagi investor asing mengingat dana investasi yang dibenamkan Freeport mencapai 15 miliar dollar AS.

Kuatnya tekanan Amerika, lepas dari kapan waktunya ditandatangani, dipastikan  perpanjangan kontrak karya Freeportnya akan dilaksanakan. Apalagi, baik rezim sekarang ataupun capres yang akan datang, tidak ada yang secara terbuka dan tegas menolak perpanjangan Freeport ini.

UUD pertambangan Sukarno tidak menginginkan perusahaan asing masuk. Berkebalikan dengan UU Sukarno, UU Suharto merupakan yang pertama kali memasukkan perusahaan pertambangan Freeport dan yang lainnya. Aturan Suharto mengenai perusahaan dan penambang asing ini begitu longgar. Namun, gaya aturan ini justru diikuti oleh UUD yang baru hari ini yang katanya lebih nasionalis.

Dari berita-berita tersebut, dapat kita rumuskan problematika pada topik Freeport ini yaitu:

  1. Terjadinya silang pendapat antara Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar.
  2. Privatisasi tambang yang dilakukan PT Freeport Indonesia, dan sistem syirkah yang dijalankan PT Freeport Indonesia.

Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai kasus perpanjangan kontrak karya Freeport ini, dan Islam juga memiliki solusi untuk masalah ini. Berikut solusi Islam berkenaan dengan perpanjangan kontrak karya Freeport.

Pandangan Islam Terhadap Hal Ini

Menurut Islam, barang tambang yang jumlah kandungannya sangat melimpah seperti yang saat ini dikelola Freeport adalah milik umum atau milik rakyat. Negara harus mengelolanya agar hasilnya nanti digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal, diceritakan suatu saat Abyad meminta kepada Rasul Salallahu ‘Alaihi Wasallam untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul mulia yang memang pemurah meluluskan permintaan itu.

Tapi  segera diingatkan oleh sahabat yang lain. “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan (bagaikan) air mengalir (ma’u al-‘idda)” Berkata (perawi), “Beliau menarik kembali tambang tersebut darinya.”

Keputusan Rasul, yang di lain kesempatan mengingatkan kita untuk jangan menarik lagi pemberian kepada orang lain, tapi kali itu justru dengan tegas menarik kembali pemberian kepada Abyad, menunjukkan bahwa tidak semestinya barang tambang yang kandungannya sangat banyak itu dikelola oleh individu atau kumpulan individu (perusahaan) karena hasilnya pasti hanya akan dinikmati oleh segelintir orang seperti yang selama ini terjadi. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum.

Syirkah Freeport: Antara Pengelolaan dan Perampokan

Jika begitu, apakah dalam pandangan Islam, yang dilakukan Freeport tersebut merupakan perampokan? Ya, perampokan yang ‘diridhai’. Maksudnya, mereka bisa mengambil emas dan produk ikutannya seperti tembaga, perak dan lainnya secara leluasa karena mereka bekerja berdasar kontrak yang dianggap absah penguasa negeri ini.

Dan kontrak itu selalu diperpanjang. Kontrak pertama berawal pada tahun 1973 untuk 30 tahun. Kontrak itu mestinya berakhir tahun 2003. Namun, 12 tahun sebelum berakhir, kontrak itu oleh Presiden Soeharto sudah diperpanjang untuk 30 tahun lagi. Dan sekarang sebelum kontrak kedua berakhir yakni 2021, mereka minta perpanjangan lagi.

Peran Presiden, Legislatif, dan Rakyat Muslim dalam Kontrak Freeport

Perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia menyebabkan silang pendapat di antara pejabat negara. Terlihat bahwa dalam tubuh pemerintahan Indonesia, masih terdapat pergesekan antar kepentingan. Padahal, seharusnya negara memiliki landasan ideologi dalam membuat kebijakan, bukan menuruti kepentingan segelintir orang di dalamnya, dan hanya ideologi Islamlah yang menawarkan solusi sistem yang baik. Dari sini timbul pertanyaan, mengapa kontrak yang tidak Islami itu bisa terus berlangsung sejak era Orde Baru hingga era Reformasi ini? Padahal semua presidennya beragama Islam, mayoritas anggota DPR dan rakyatnya pun Muslim.

Memang, semua pejabat  di negara ini, begitu juga anggota DPR yang ada, mayoritas adalah Muslim. Tetapi mereka tidak menjadikan Islam sebagai dasar untuk melihat persoalan tata kelola tambang ini. Islam di mata mereka seolah tidak ada hubungannya dengan soal-soal seperti itu.

Selain itu, kontrak bisa terus berjalan karena individu-individu pemerintah mendapatkan uang dari Freeport. Sistem politik yang ada juga membuka celah bagi terus berlangsungnya kontrak batil Freeport tersebut.

Demokrasi sistem cacat

Sistem demokrasi melegalkan perselingkuhan penguasa dan pengusaha bahkan asing untuk merampok kekayaan alam yang merupakan milik rakyat. Penguasa butuh dana untuk menopang kekuasaannya atau untuk mempertahankan dan memperpanjang kekuasaannya, sedang perusahaan-perusahaan seperti Freeport  butuh dukungan politik. Jadilah keduanya saling membutuhkan.

Inilah perselingkuhan jahat yang jelas-jelas telah sangat merugikan rakyat. Perselingkungan semacam ini semestinya tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

Wahai Rakyat Indonesia!

Agar rakyat menyadari bahwa tambang emas itu milik mereka bukan milik Freeport, harus dijelaskan kepada rakyat dengan jelas dan tegas bahwa barang tambang yang jumlah kandungannya sangat melimpah seperti yang saat ini dikelola Freeport adalah milik rakyat.

Dan penjelasan itu  harus berdasar pada akidah dan syariah Islam, karena hanya dengan cara itu akan didapat pemahaman yang tegas dan jelas menurut pandangan Islam, bukan sekadar pandangan ekonomi semata-mata.

Harus karena Keimanan dan Keterikatan terhadap Syariah

Hanya dengan keimanan dan kete-rikatan terhadap sya-riah, semua itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Sub-hanahu wa Ta’ala.

Konsekuensinya adalah penerapan sy-ariah secara kaffah dalam bingkai khi-lafah. Dalam sistem Islam, sumber daya alam yang berlimpah, termasuk tambang emas dan tambang lainnya adalah milik rakyat, wajib dikelola oleh negara, tidak boleh dikuasai atau dikelola swasta apalagi asing.

Hasilnya kemudian dikembalikan kepada rakyat, yang merupakan pemiliknya, bisa berupa pemberian langsung atau dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis sehingga  kesejahteraan rakyat itu akan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Apa Yang Harus Kita Lakukan?

Rakyat harus menanggalkan kepercayaannya terhadap sistem kapitalis, sekuler, dan demokrasi,  karena terbukti hanya menguntungkan segelintir orang dan  menyengsarakan rakyat banyak. Lebih dari itu, sistem tersebut nyata-nyata bertentangan dengan akidah dan syariah Islam.

Konsekuensinya rakyat harus berjuang atau mendukung perjuangan untuk mewujudkan pengelolaan tambang-tambang dan kekayaan alam lain secara benar. Karena hanya bila dikelola secara benar saja kekayaan alam negeri ini yang begitu melimpah akan mampu menyejahterakan rakyatnya. Juga, rakyat harus menghentikan perampokan Freeport. Momentumnya paling tepat adalah saat ini, saat Freeport meminta perpanjangan kontrak 2021.

Jadi, perpanjangan kontak karya Freeport memang harus dihentikan.

Wallahu musta’an... []

unduh buletin dalam format PDF di suaraHATI Sept 2014.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*