Skip to content

February 22, 2012

1

Alasan Penolakan Pembatasan Subsidi BBM

Sejak  Maret 2011 Pemerintah telah mengurangi subsidi BBM dengan melarang mobil pribadi berplat hitam menggunakan BBM bersubsidi. Pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai di Jabodetabek hingga mencakup seluruh Indonesia pada 2013.

Penolakan memang belum jelas ditunjukan secara terang-terangan, tetapi lambat laun akibat dari pembatasan BBM ini akan dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai sektor. Dampak langsung yang bisa kita rasakan di lingkungan sekitar kita adalah naiknya berbagai macam harga barang sebagai akibat dari naiknya biaya produksi sebagai dampak dari harga bahan bakar minyak yang naik.

Sebagai mahasiswa, kita harus bertindak preventif untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan akibat dari pembatasan subsidi yang akan dilakukan. banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mencegah semua itu, dari mulai mengindra fakta yang ada di masyarakat, mengkaji permasalahan, sampai merumuskan solusi tentang berbagai permasalahan yang ada di negeri ini. Permasalahan terdekat yang bisa kita kritisi adalah masalah pembatasan subsidi BBM.

Ada beberapa alasan untuk menolak pembatasan subsidi BBM, diantaranya adalah:

  1. Indonesia memiliki cadangan minyak yang sangat besar, tapi sebagian besar justru dikuasai oleh perusahaan asing. Data Kementrian ESDM 2009, dari total produksi minyak dan kondensat di Indonesia, Pertamina hanya memproduksi 13,8%. Sisanya dikuasai oleh swasta asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%). Pertamina disamakan statusnya dengan perusahaan swasta, sehingga harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing dalam mengolah sumber-sumber minyak yang ada di Indonesia. Jika kita melihat regulasi yang ada di Malaysia, pemerintah Malaysia memberikan hak istimewa kepada perusahaan minyak mereka, Petronas untuk mengelola sumber minyak yang ada di negeri tersebut. Bahkan di Cina dan di negeri-negeri Amerika Latin pengelolaan sumber minyak sepenuhnya dikuasai oleh negara sehingga harga di pasar domestik bisa dikendalikan. Dengan menguasai sumber daya minyak di negeri sendiri melalui nasionalisasi hak pengelolaan sumber minyak dari perusahaan asing dapat menjamin hasil kekayaan bumi kita akan kembali pada rakyat sebagai pemilik kekayaan tersebut. tentunya melalui pemerintah sebagai regulator di negeri ini. Tapi, apakah pemerintah sekarang berani menasionalisasi perusahaan asing yang sekarang masih menguasai ladang-ladang minyak di Indonesia?
  2. Pernyataan pemerintah bahwa subsidi membebani anggaran negara perlu dipertanyakan. Menurut Pemerintah, subsidi BBM adalah selisih harga patokan dikurangi harga eceran yang dijual Pertamina. Pada Perpres 71/2005 disebutkan bahwa Harga Patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin. MOPS atau Mid Oil Platt’s Singapore adalah harga transaksi jual-beli pada bursa minyak di Singapura.Subsidi tersebut dibayarkan Pemerintah kepada Pertamina yang telah menjual BBM dengan harga eceran yang telah ditetapkan Pemerintah yang lebih rendah dari harga patokan (internasional). Pertanyaannya: apakah Pertamina betul-betul rugi karena menjual BBM di bawah harga patokan? Jika biaya produksi dan distribusi lebih rendah dari harga patokan maka Pertamina tentu rugi. Namun, jika lebih tinggi maka Pertamina tetap untung. Lalu berapa biaya produksi BBM Pertamina untuk Premium dan Pertamax? Karena tidak tersedia data dari Pertamina maka untuk menghitungnya bisa digunakan data persentase komponen harga rata-rata bensin (gasoline RON 95) di USA yang sebanding dengan kualitas Pertamax. Harga Bensin = Minyak Mentah (51%) + biaya pengilangan & keuntungan (15%) + biaya distribusi & pemasaran (12%) + pajak (22%) (http://tonto.eia.doe.gov). Harga minyak mentah Pertamina diperoleh dari biaya produksi, cost recovery (US$ 940,7 juta) dibagi total lifting minyak mentah 2007 sebesar 38,9 juta barel (BPK, Perhitungan Kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kkks)). Hasilnya: US$ 24,2/barel atau US$ 0,15/liter atau Rp 1.368 jika dirupiahkan dengan kurs Rp 9.000. Harga ini sebenarnya cukup mahal karena cost recovery Pertamina jauh lebih tinggi daripada rata-rata cost recovery perusahaan minyak Indonesia yang berkisar US$ 13,82/barel pada 2007 (http://www.scribd.com/doc/38206301/Crude-Oil-Cost-Production). Dengan rumus di atas, harga Pertamax semestinya hanya Rp 2.683/liter. Premium dengan oktan yang lebih rendah tentu lebih murah. Lalu mengapa harga jual Premium dan Pertamax lebih mahal? Ini karena harga minyak mentah diperhitungkan menggunakan harga minyak di pasar internasional meski sebagian besar diproduksi oleh Pertamina sendiri. Dengan demikian, apa yang dianggap kerugian Pertamina yang kemudian diganti oleh Pemerintah bukanlah merupakan kerugian nyata, namun hanya potential loss (hilangnya potensi laba) karena dijual tidak dengan harga internasional. Jika demikian maka dana subsidi Pemerintah sesungguhnya hanya keluar dari kantong kanan dan masuk lagi ke kantong kiri melalui laba yang diperoleh Pertamina.
  3. Pembatasan subsidi akan menguntungkan perusahaan asing di sektor hilir . Selama ini SPBU-SPBU tersebut mengalami kerugian karena konsumen lebih memilih Premium yang lebih murah, yang dijual oleh SPBU Pertamina. Dengan adanya pembatasan subsidi BBM, maka seluruh pengguna mobil pribadi dipaksa menggunakan bahan bakar yang kadar oktannya lebih tinggi seperti Pertamax atau yang diproduksi oleh SPBU asing. Dengan harga yang lebih murah karena biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik sangat mungkin konsumen akan memilih produk SPBU asing ketimbang Pertamina. Jika tidak ada inovasi maka kegiatan Pertamina di sektor hilir dipastikan akan makin menurun. Hal ini tentu akan merugikan Pertamina. Sudahlah di sektor hulu tergerus, di sektor hilir pun tersingkir.
  4. Kegiatan usaha Pertamina belum berjalan secara efisien khususnya dalam produksi dan pengadaan minyak mentah. Menurut temuan BPK tahun 2008 (BPK, Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun 2007 dan 2008 (Semester I) pada Pertamina), disebutkan sumber ketidakefisienan Pertamina antara lain: (a) Dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, Pertamina cenderung mengimpornya melalui jasa rekanan yang sarat dengan manipulasi sehingga menjadi mahal. (b) Pertamina lebih banyak menggunakan kapal sewa daripada kapal milik sendiri sehingga biaya angkut lebih mahal. (Pertamina, Annual Report 2007). (c) Dalam jumlah tertentu, Pertamina lebih memilih untuk mengimpor daripada menggunakan produksi dalam negeri yang tidak membutuhkan biaya pengapalan. (d) Pertamina mengimpor BBM karena keterbatasan kapasitas kilang yang hanya sebesar 1 juta barel perhari, hanya memenuhi 63% kebutuhan dalam negeri. Padahal dengan memproduksi sendiri biayanya akan lebih murah sehingga harga minyak yang dijual akan lebih rendah.
  5. Pembatasan BBM dan kebijakan memberikan peran lebih besar kepada pihak asing dalam pengelolaan migas merugikan rakyat, dan ini bertentangan syariah Islam. Migas dan sumber daya alam lain yang melimpah dalam pandangan Islam merupakan milik rakyat yang harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan SDA dengan lebih banyak menyerahkan kepada pihak swasta adalah kebijakan yang sangat kapitalistik. Kapitalisme adalah sistem batil, dan karenanya harus diganti dengan sistem Islam dalam Khilafah. Khilafah akan menerapkan seluruh syariah Islam dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam pengelolaan migas. Dalam Khilafah, kepala negara (Khalifah) bertanggung jawab mengurus segala urusan rakyatnya. Pihak swasta boleh berperan, tapi dalam sektor yang tidak menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Maka, kerahmatan akan dirasakan seluruh rakyat.

Pada hakikatnya, sebagai seorang agen perubahan kita semua punya tanggung jawab untuk merubah keadaan di negeri ini menjadi lebih baik. Bahan Bakar Minyak merupakan milik umum/masyarakat dan sudah seharusnya hasil dari kekayaan tersebut dikembalikan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sudah saatnya penguasa saat ini meninjau ulang sistem yang selama ini mereka pakai untuk mengatur negeri ini. Sistem kapitalis yang melahirkan kebijakan seperti privatisasi SDA, ekonomi yang berlandaskan ribawi dan pencabutan subsidi terbukti hanya bisa menyengsarakan masyarakat. Sistem kapitalis hanya memanjakan kaum borjuis sebagai pemilik modal, sedangkan rakyat kecil hanya menjadi korban dari ketamakan para pemilik modal. Sudah saatnya kita kembali pada sistem pengaturan hidup yang berasal dari Allah SWT, sistem Islam yang terbukti telah membangun peradaban yang sangat luar biasa. Sejak zaman Rosulullah SAW Islam menjadi cahaya ditengah-tengah peradaban jahiliyah pada waktu itu kemudian merubahnya menjadi peradaban yang terang benderang dan menjadi sumber rujukan berbagai macam ilmu untuk generasi-generasi setelahnya. Tidak hanya itu, tegaknya syariah Islam merupakan konsekuensi keimanan kita sebagai seorang muslim.

Read more from Energi
1 Comment Post a comment
  1. dug
    Apr 9 2012

    Setahu saya cost recovery di indonesia utk project2 pemerintah menggunakan teori Capex dan Opex. Saya melihat teori ini cukup menyesatkan krn memaksa setiap project pemerintah dijalankan dgn berhutang pada bank baik bank dlm negeri maupun luar. Padahal sebenarnya bisa dilakukan dengan model investasi asalkan dilakukan penelitian dan perhitungan yg lebih tepat. Teori tsb sdh ada dan kalau di energi listrik bisa menggunakan teori COE (Cost of Energy). Dgn teori ini para investor bisa memprediksikan bisnis dan keuntungan yg akan didapat. Dan jika investornya negara, maka cara ini bisa menentukan harga dasar (TDL/perliter BBM) yg akan dijual ke masyarakat.

    Reply

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments